Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik
Kadin, Zaldi Masita mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan
Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung masuk dalam Sislognas. Selain itu,
juga rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang diharapkan dapat
dikembangkan bersama swasta nasional guna mengurangi beban APBN.
“Ketetapan itu tertuang di dalam cetak biru Sistem Logistik Nasional
(Sislognas),” kata dia dalam rilisnya, Selasa (30/9/2014) sebagaimana
dilansir Sindonews.com.
Dalam UU No 17/2008 ditegaskan bahwa pengaturan bidang kepelabuhanan
memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan
pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta
memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional
di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan nasional.
Saat ini, biaya logistik di Indonesia tercatat masih sangat boros
yakni 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sektor pelabuhan
masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistik
tersebut, karena infrastrukturnya terbatas. Sebaliknya, kondisi tarif
dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat.
“Ya kita harapkan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak
lagi mengandalkan APBN untuk mengembangkan pelabuhan strategis di
Indonesia, tetapi memperbanyak keterlibatan investor nasional maupun
pemerintah daerah,” tutur Zaldi.
UU pelayaran sudah memberikan ruang kepada swasta dan Pemda dalam
penyelenggaraan pelabuhan, namun belum berjalan. Menurut Zaldi,
pemerintahan baru nanti dapat mendorong BUMN pelabuhan untuk penetrasi
pasar ke luar negeri, terutama dalam mengantisipasi globalisasi
perdagangan.
“BUMN pelabuhan punya kapasitas ekspansi ke luar negeri guna
mendukung perdagangan ekspor nasional. Pemerintahan ke depan harus bisa
menargetkan BUMN pelabuhan ekspansi ke luar negeri,” pungkasnya.